Jalan Licin Paradigma Keamanan Alternatif: Keamanan Manusia dan Pembajakan Wacana

17 October 2008

Oleh Shofwan Al-Banna Choiruzzad

Dalam kolom perspektif di situs ini (April 2008), Heru Susetyo mengajukan gagasannya mengenai perlunya paradigma keamanan yang tidak hanya berpusat pada keamanan militer dan teritorial saja. Ia merujuk pada paradigma keamanan komprehensif yang bertumpu pada keamanan manusia (human security). Menurutnya, keamanan manusia (human security) menjadi pilihan karena konsep ini secara komprehensif mampu menjembatani kepentingan keamanan antara kepentingan keamanan militer dengan keamanan ekonomi, pangan, energi, pribadi, politik, komunitas, dan keamanan lingkungan. Fakta bahwa berbagai ancaman yang menganggu stabilitas dan integrasi nasional kini lebih banyak berasal dari dalam negeri dengan sebab-sebab yang tak melulu kemiliteran membuat argumentasi ini terasa kuat. Dalam kolom perspektif di situs ini (April 2008), Heru Susetyo mengajukan gagasannya mengenai perlunya paradigma keamanan yang tidak hanya berpusat pada keamanan militer dan teritorial saja. Ia merujuk pada paradigma keamanan komprehensif yang bertumpu pada keamanan manusia (human security). Menurutnya, keamanan manusia (human security) menjadi pilihan karena konsep ini secara komprehensif mampu menjembatani kepentingan keamanan antara kepentingan keamanan militer dengan keamanan ekonomi, pangan, energi, pribadi, politik, komunitas, dan keamanan lingkungan. Fakta bahwa berbagai ancaman yang menganggu stabilitas dan integrasi nasional kini lebih banyak berasal dari dalam negeri dengan sebab-sebab yang tak melulu kemiliteran membuat argumentasi ini terasa kuat.

Gagasan ini sangat menarik dan sering digaungkan oleh berbagai kalangan akademisi dan tokoh internasional. Sadako Ogata dari Commission on Human Security (2003) menyerukan hal yang sama, yaitu keharusan untuk merubah paradigma keamanan dari berpusat pada 'negara' (state-centric) menjadi berpusat pada 'individu manusia'. Keamanan bukanlah melulu mengenai perang dan konflik, tetapi juga mengenai kemiskinan, penyakit, dan kerusakan lingkungan (Annan: 2005).

Namun, kita harus ingat bahwa 'keamanan manusia' (human security) adalah sebuah 'konsep politik' (political concept). Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa setiap konsep politik-seperti demokrasi atau keadilan sosial- pasti juga merupakan 'konsep yang dapat dikontestasikan' atau 'contestable concept' (Jacobs: 1999, Gallie: 1955). Sebagai contoh, hampir semua orang setuju bahwa demokrasi adalah "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Namun, perwujudan dari demokrasi di Amerika Serikat dan di Uni Soviet atau Kuba jelas berbeda. Tidak hanya itu, kalaupun kemudian salah satu definisi yang lebih spesifik, masih terjadi berbagai kontestasi dalam tataran praksis. Sebagai contoh, berakhirnya Perang Dingin telah membawa demokrasi liberal ala Barat sebagai pemenang kontestasi 'demokrasi yang sebenarnya', namun hampir semua belum bisa bersepakat mengenai apakah demokrasi yang terbaik adalah melalui perwakilan atau melalui demokrasi langsung.
Di sinilah jalan licin itu terbentang. Pentingnya peralihan paradigma keamanan dari berpusat pada negara menjadi berpusat pada manusia adalah niscaya. Namun, ketika kita mulai melangkah ke sana, peluang terjadinya 'pembajakan wacana' sangatlah besar. Tulisan ini akan sedikit memberikan gambaran mengenai betapa licinnya jalan itu. Bukan untuk mengubur cita-cita paradigma keamanan yang lebih manusiawi, tapi untuk mengamankannya dari disalahgunakan.

Keamanan Manusia dan Pembajakan Wacana


Konsep 'keamanan manusia' (human security) lahir seiring dengan berakhirnya Perang Dingin. Hal ini sangat terkait dengan perubahan pola konflik di dunia, yaitu dengan tampilnya konflik internal sebagai fitur utama (Kaldor: 2001). Maka, berbagai upaya untuk menemukan paradigma keamanan yang baru akhirnya melahirkan konsep human security, yaitu konsep yang menempatkan 'individu' dan bukan 'negara' sebagai pusat perhatian. Belakangan, konsep ini berkembang dengan tidak hanya mengalihkan pusat perhatian dari negara ke individu saja, tapi juga meluaskan ruang lingkup keamanan. Amartya Sen dan Sadako Ogata (CHS: 2003), mengajukan paradigma keamanan manusia yang meliputi 'freedom from want', 'freedom from fear', dan 'freedom to take action on one's own behalf' (Shani, Sato, dan Pasha: 2008)

Konsep ini mendapatkan sambutan yang sangat positif. Pada tahun 1994, United Nations Development Programme (UNDP) mengklasifikasikan beragam ancaman terhadap keamanan manusia dalam tujuh kategori utama: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat/komunitas, dan politis (Shani, Sato, dan Pasha: 2008). Dalam Deklarasi Milenium, Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan bahkan menyatakan bahwa keamanan manusia bukan hanya soal 'tiadanya konflik dengan kekerasan', tetapi juga meliputi jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, good governance, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta jaminan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan peluang untuk memenuhi potensinya (Annan: 2005). Nobel perdamaian, salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia, bahkan kini memilih orang-orang yang berhasil memberantas kemiskinan seperti Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya daripada mereka yang berhasil menghentikan konflik berdarah.
Namun, apakah penerimaan terhadap 'keamanan manusia' selalu harus disambut gembira? Ternyata tidak bagi sebagian orang. Perselingkuhan antara kuasa dan wacana tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Adalah sangat menarik bahwa penerimaan konsep 'keamanan manusia' diiringi dengan kemunculan konsep 'responsibility to protect' ('kewajiban untuk melindungi'). Negara, menurut konsep ini, haruslah melindungi warganya dari berbagai ancaman terhadap keamanan manusia. Jika ada negara yang gagal (baik disengaja maupun karena ketidakmampuan), maka komunitas internasional harus campur tangan (International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS): 2001). Hal ini sangat terkait pula dengan upaya AS untuk mencari doktrin keamanan baru pasca-Perang Dingin (Michael Klare: 1998).

Selain wacana 'anti-terorisme', Amerika Serikat juga menggunakan wacana ini untuk melakukan intervensi terhadap berbagai negara untuk kepentingannya sendiri. Taliban dan Saddam dianggap gagal menjamin 'keamanan manusia' warganya, sehingga AS berhak untuk campur tangan. Para akademisi Gedung Putih seperti Niall Fergusson, Paul Kennedy, atau Charles Hill juga menggunakan argumentasi ini untuk mendukung tindakan AS (Strobe Talbott dan Nayan Chanda: 2001). Hasilnya: Saddam dan Taliban memang terguling, tapi hingga hari ini ancaman terhadap 'keamanan manusia' di Irak dan Afghanistan malah justru semakin meningkat.

Karena dapat digunakan untuk berbagai kepentingan itulah, Shani (dalam Shani, Sato, dan Pasha (eds.): 2008) menyebut konsep 'keamanan manusia' (human security) sebagai "pedang bermata dua": cukup tajam untuk menembus keangkuhan negara, sekaligus sangat mudah digunakan oleh negara-negara tertentu untuk membenarkan kepentingan strategis mereka sendiri. Dalam bukunya Protecting Human Security in a Post 9/11 World, ia menyimpulkan bahwa konsep keamanan manusia (human security) dapat digunakan oleh negara-negara Utara (negara maju) untuk membenarkan keberadaan militer dan pengaruh politik mereka di wilayah-wilayah strategis di Selatan (negara-negara miskin dan berkembang).

Konteks Indonesia

Dalam konteks domestik, analogi bahwa konsep 'keamanan manusia' merupakan 'pedang bermata dua' juga bisa berlaku. Wacana 'keamanan manusia' bisa menjadi kuda troya untuk menjaga supaya militer tetap dibenarkan berada di ranah sosial-politik. Padahal, reformasi menghendaki TNI menjadi militer professional yang kuat. Untuk kuat, militer harus berkonsentrasi pada keamanan dan melepaskan peran sosial-politik yang dimilikinya.

Kekhawatiran ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Marcus Mietzner (2002). Ia mengingatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia bukanlah semata 'kekuatan pertahanan' ('defense force') tetapi lebih merupakan 'kekuatan politik'. Pada masa Soekarno, militer Indonesia merupakan salah satu dari tiga pilar kekuasaan (Soekarno-Militer-Partai Komunis Indonesia). Kompetisi dengan PKI di akhir Orde Lama akhirnya dimenangkan oleh militer. Dengan mengusung konsep Dwifungsi ABRI, militer kemudian tampil menjadi pemain utama politik Indonesia sampai lebih dari tiga dekade setelahnya.
Pasca-reformasi, tuntutan untuk mereformasi TNI sangatlah kencang. Reformasi menghendaki TNI menjadi militer professional yang kuat dan melepaskan peran sosial-politik yang dimilikinya. Bisnis militer juga harus dilepaskan, diganti dengan alokasi anggaran yang transparan dan memadai.
Menghadapi tuntutan perubahan ini. Mietzner menyatakan bahwa masih sulit bagi militer Indonesia untuk rela keluar dari ranah sosial politik (dan bisnis, tentu saja). Maka, berbagai upaya pun dilakukan untuk menjaga privilege dari TNI di ranah politik dan sosial ini (Mietzner: 2002).

Dalam konteks inilah, penting untuk menyadari bahwa wacana 'keamanan manusia' ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan pembenaran bagi peran TNI di luar keamanan tradisional. Hal ini bukan hal yang sulit dibayangkan, karena wacana 'perang melawan terorisme' dapat digunakan untuk kepentingan tersebut (Tatik S. Hafidz: 2003) Dengan memperluas definisi keamanan, militer dapat memberikan pembenaran bagi keberadaannya di berbagai sektor di luar tanggung jawab mereka. Jika kondisinya demikian, bisa jadi niat baik merubah paradigma keamanan demi rakyat malah berbalik menjadi bumerang.

Penutup: Mengamankan Manusia Tanpa Doktrin Keamanan

Lantas, bagaimana yang seharusnya dilakukan? Sebenarnya, saat ini adalah momen langka dalam dunia keamanan di Indonesia. Jun Honna menyebut bahwa saat ini adalah masa yang paling tepat untuk melaksanakan reformasi militer. Setidaknya ada tiga alasan untuk optimisme ini: (1) tiadanya konflik separatis menghilangkan keabsahan wacana "menyelamatkan keutuhan NKRI"; (2) legitimasi kuat bagi SBY sebagai hasil dari pemilihan umum langsung; dan (3) kepemimpinan TNI saat ini -Djoko Santoso dan Agustadi Purnomo- loyal pada SBY (Honna: 2008). Dengan demikian, menuntaskan reformasi TNI merupakan agenda yang penting untuk dilakukan sesegera mungkin, sebelum momentumnya hilang.
Penerapan paradigma 'keamanan manusia' tidak harus dengan merubah doktrin keamanan. Keamanan komprehensif yang digagas masa Orde Baru terbukti menjadi pembenaran bagi peran sosial politik ABRI, yang pada akhirnya malah mengancam 'keamanan manusia' itu sendiri.

Sumbangsih terbesar konsep 'human security' adalah dipusatkannya prioritas pada 'individu manusia' dan bukan pada 'negara'. Jika pada masa lalu negara adalah prioritas utama sehingga ribuan rakyat bisa dikorbankan atas nama 'keamanan nasional', maka paradigma ini mengajarkan bahwa manusia lah yang harus diutamakan. Perlindungan ini juga meliputi jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, good governance, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta jaminan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan peluang untuk memenuhi potensinya.

Human security sejatinya merupakan upaya sekuritisasi untuk membuat negara merasa bahwa penting untuk memperhatikan aspek-aspek di luar keamanan tradisional dengan manusia sebagai pusat perhatiannya. Dengan menarik benang merah ini, paradigma 'keamanan manusia' sebenarnya bisa diterapkan tanpa harus memancing 'pembajakan wacana'. Yang harus dilakukan adalah dengan memberikan prioritas secara menyeluruh terhadap sektor-sektor penting yang terkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara dalam strategi pembangunan nasional. Maka, mari kita biarkan wacana keamanan tradisional tetap ada dalam 'teks' strategi keamanan nasional supaya reformasi militer terus berlangsung, namun pada saat bersamaan kita bisa menerapkan hakikat dari konsep 'keamanan manusia' tersebut.

Bibliografi:

Annan, Kofi, In Larger Freedom: Towards Development, Security, and Human Rights for All, (New York: United Nations Publications, 2005)
International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, (Canada: ICISS, 2001)
Kaldor, Mary, New and Old Wars: Organized Violence in A Global Era, (Cambridge: Polity, 2006)
Klare, Michael, "The Rise and Fall of the Rogue Doctrine", dalam Middle East Report, edisi Fall 1998.
Mietzner, Marcus, "Politics of Engagement: The Indonesian Armed Forces, Islamic Extremism, and "The War on Terror", dalam The Brown Journal of World Affairs, Vol. IX, Issue 1, Spring 2002
Hafidz, Tatik S, "The war on terror and the future of Indonesian Democracy", dalam IDSS Working Paper, Institute of Defense and Strategic Studies, 2003.
Shani, Giorgio, et. al (eds.), Protecting Human Security in a Post 9/11 World: Critical and Global Insights, (New York: Palgrave McMillan: 2007)
Susetyo, Heru, "Dari Keamanan Militer Menuju Keamanan Manusia: Menuju Paradigma Alternatif Keamanan Nasional Indonesia"
Honna, Jun, "Peace Dividend", Inside Indonesia edisi April-Juni 2008
Jacobs, Michael, "Sustainable Development as a Contested Concept", dalam Dobson, Andrew (ed),Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice, (Oxford: Oxford University Press, 1999)
Gallie, W, "Essentially Contested Concepts", dalam Proceedings of the Aristotelian Society, edisi 56, 1955.
Talbot, Strobe dan Chanda, Nayan (eds.), The Age of Terror: America and The World After September 11, (New York: Basic Books, 2001)
(sumber:beritaiptek.com)

Shofwan Al-Banna Choiruzzad

Pegiat Komunitas Aset Bangsa. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Komsat Kyoto-Shiga. Bersama dengan para peneliti Jepang yang peduli Indonesia di Kyoto dan sekitarnya, saat ini tengah merintis FOSBIK (Forum Studi Berita Indonesia di Kyoto) yang diharapkan akan menjadi embrio bagi pusat kajian Indonesia di Jepang. Alumni Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI ini kini sedang melanjutkan studi di Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Kyoto. Bidang yang didalami adalah isu-isu strategis dan keamanan kontemporer, terorisme, hubungan Utara-Selatan, hubungan Islam-Barat, sejarah poskolonial, ekonomi politik, hak asasi manusia, dan global governance.



One Response to “Jalan Licin Paradigma Keamanan Alternatif: Keamanan Manusia dan Pembajakan Wacana”

  1. 1
    yuda Says:

    wow ...

Leave a Reply